Nasional Demokrat, dari ormas ke parpol

Bertransformasinya Nasional Demokrat dari organisasi masyarakat ke Partai Politik, sebenarnya bukan kabar asing lagi di telinga. Karena bisa dilihat setiap langkah, pergerakan dan tindakan yang diambil ormas yang dicetuskan oleh Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengkubuwono X ini, naga-naganya mengarah kepada parpol, meski para petinggi Nasdem belum pernah membunyikan pernyataan tegas terhadap bagaimana arah dan tujuan Nasdem ke depan.

Namun sekedar mengingatkan ke sejarah setahun silam dimana sebelum mendirikan Nasional Demokrat, Surya Paloh maju dalam perebutan calon ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar). Namun pada perebutan itu, Surya kalah dari Aburizal Bakrie yang akhirnya memenangi dan menjabat sebagai Ketum Golkar periode 2009-2014. Kekalahan ini menyebabkan banyak pihak menduga, bahwa Nasdem didirikan Surya akibat kekecewaannya dalam pertarungan perebutan bursa ketua di Partai Golkar. Dan karena itu, Nasdem adalah cikal bakal sebuah partai politik (parpol) untuk kendaraan politik Surya dalam Pemilu 2014. Terlebih pengurus Nasdem yang terlibat di dalamnya sebagian besar berasal dari kalangan politisi.

Mengenai dugaan ini, baik Surya maupun pengurus lain membantah bahwa Nasdem adalah cikal bakal parpol. Namun demikian, beberapa pengurus juga mengakui jika Nasdem berubah menjadi parpol tidaklah mustahil. “Kami tidak pernah pikirkan untuk menjadi parpol, karena bukan itu tujuannya," ujar Surya usai deklarasi nasional di Istora Senayan, Jakarta, Senin 1 Februari 2010. “meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan transformasi Nasional Demokrat dari organisasi massa menjadi sebuah partai politik baru” tambahnya.

Dan akhirnya Nasdem menjawab jelas dugaan-dugaan tersebut dengan secara resmi mendeklarasikan diri sebagai salah satu partai yang akan bertarung pada Pemilu 2014. “Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas deklarasi Partai Nasdem yang telah resmi dilakukan hari ini. Dan, hingga saat ini Partai Nasdem juga telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya sebagai sebuah partai politik," ujar Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Ahmad, Rofiq saat melakukan konferensi pers dalam acara deklarasi dan rakornas Partai Nasdem di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (26/7/2011). Selanjutnya, Nasdem akan mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (27/7/2011).

Rupanya transformasi ini menuai protes dari banyak pihak khususnya anggota Nasdem sendiri, karena merasa Nasdem telah menyimpang dari pemikiran awal pembentukan organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat. Diawali oleh Samuel Nitisaputra, Wakil Sekretaris Jenderal bidang Organisasi Pengurus Pusat Nasional Demokrat, yang lebih dulu pamit undur. Ia mengaku bahwa adanya pencideraan terhadap komitmen, dan kebersamaan di antara sesama inisiator, deklarator dan pengurus. Kemudian diikuti oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang menyatakan mengundurkan diri karena kecewa Nasdem telah berubah menjadi partai politik dan berorientasi kekuasaaan. Selanjutnya disusul oleh kader-kader Nasdem yang lain.

Namun, siapapun orangnya selagi tidak bertentangan dengan undang-undang, sah-sah saja jika ingin mendirikan partai. Sebab jelas sekali diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 28E yang berbunyi: ‘Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat’. Kesimpulanya, mendirikan parpol adalah hak setiap warga negara. Tak soal meski perubahan wujud tersebut membuat para kader mundur berjamaah atau simpati rakyat tak lagi rekat.

Hanya saja, dibutuhkan ketegasan dan keberanian membuka identitas kelembagaan. Tidak memunculkan pernyataan ambigu seperti dilontarkan oleh Sekjen Ormas Nasdem, Syamsul Mu'arif, yang menyatakan bahwa Ormas Nasional Demokrat tidak pernah menyingkat diri jadi Nasdem. Karena menurutnya singkatan tersebut berasal dari publik. “Kemudian lahirlah sebuah parpol yang namanya Nasdem. Tolong dibedakan, itu sesuatu yang berbeda” ujarnya dalam jumpa pers di kantornya, Jalan RP Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Meski demikian, rakyat sudah semakin kritis. Kesalahan kecil yang berulang-ulang akan mudah terbaca. Apalagi jika berkaca pada partai-partai sebelumnya, yang seyogyanya berjanji untuk mengawal reformasi menuju kesejahteraan rakyat, malah mencurangi janji itu sendiri, larut dalam permainan politik kotor.

Jangan sampai Nasdem yang awal pembentukannya berorientasi kerakyatan, ikut latah berubah haluan karena ditunggangi oleh elit-elit politik untuk mengejar kepentingan.

Kita tunggu saja bagaimana pergerakan Nasdem selanjutnya. Apapun hasilnya, semoga gagasan restorasi yang didengung-dengunkan tak sekedar ilusi.